BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, meminta wacana reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo alias Jokowi tidak dilakukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
Wacana reshuffle sendiri mencuat pascapeleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI serta pembentukan Kementerian Investasi RI disetujui oleh DPR RI pada pekan lalu.
Syaikhu menilai, sosok yang dipilih untuk menjabat sebagai menteri hasil perombakan nantinya harus memiliki kredibilitas dan akseptabilitas yang memadai.
“[Reshuffle] kita serahkan ke Presiden, cuma yang penting isu-isu reshuffle ini bukan sekadar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya. Bukan asal-asal akomodasi politik saja,” katanya, di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (14/04/2021) malam.
Meski begitu, Syaikhu menegaskan, langkah tersebut tidak lantas memaksa Jokowi harus menunjuk sosok dari kalangan profesional untuk menduduki jabatan menteri. Sejumlah sosok dari kalangan partai politik juga banyak yang memiliki kemampuan selama ditempatkan seusai dengan keahlian yang dimilikinya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, Jokowi akan melantik menteri baru di posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) RI.
Ngabalin juga menyampaikan, ada menteri baru untuk jabatan Menteri Investasi. Menteri ini akan merangkap jabatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Presiden Insyaallah akan melantik menteri baru Menteri Dikbud/Ristek, Menteri Investasi/Kepala BKPM,” ujarnya, lewat akun Twitter @AliNgabalinNew, Rabu (14/04/221).
Lebih lanjut Ngabalin menjelaskan, pelantikan dua nama menteri baru itu menyusul perubahan kementerian yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI pekan lalu. Meski begitu, ia mengaku, belum tahu apakah dua menteri yang menjabat saat ini, Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia terimbas reshuffle kabinet.
[MBN]
