BIMATA.ID, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengkritik operasi penggeledahan Densus 88 Antiteror Polri di Pondok Pesantren (Ponpes) Ibnul Qoyyim, Sleman, DIY pada Jumat (02/04/2021) malam.
Ketua Hikmah PP Pemuda Muhammadiyah, Ali Mutohirin menilai, aktivitas Densus 88 Antiteror Polri itu berpotensi memberi stigma negatif kepada publik atas keberadaan Ponpes tersebut.
“PP PM memandang, tindakan penggeledahan oleh Densus 88 di Pondok Pesantren Ibnu Qoyim (Sleman) tidak cukup bijak,” ucapnya, Senin (05/04/2021).
Pemuda Muhammadiyah berharap penggeledahan itu tidak terulang lagi. Upaya hukum dalam pemberantasan terorisme diharapkan bisa lebih bersifat kolaboratif.
Ali menepis, hubungan antara Ponpes Ibnul Qoyyim dengan Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana beredar di media sosial (medsos) dalam beberapa waktu terakhir.
“Terkait dengan ramainya broadcast ajakan untuk aksi yang dikoordinir dengan mengatasnamakan Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah, PP PM menyatakan bahwa Himpunan Aktivis Muda Muhammadiyah bukanlah bagian dari organ resmi Persyarikatan Muhammadiyah,” jelasnya.
Densus 88 Antiteror Polri belakangan ini gencar melakukan operasi penindakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan terorisme. Hal tersebut dilakukan pasca serangan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar dan penyerangan Mabes Polri.
Seperti diketahui, dalam operasi di wilayah Yogyakarta, Densus 88 Antiteror Polri menggeledah Ponpes Ibnul Qoyyim di RT 004 RW 007 Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman, DIY, pada Jumat (02/04/2021) malam.
Ketua RT 004, Agus Purwanto mengaku, dirinya diminta untuk menjadi saksi dalam penggeledahan Ponpes tersebut. Dia mengungkapkan, ada beberapa titik yang dimasuki oleh petugas dalam operasi yang berlangsung sekitar pukul 19.00-21.30 WIB.
“Kantor diperiksa, semua ruangan diperiksa kecuali ruang inap tidak. Asrama tidak, hanya ruang kantor Tata Ssaha, ruang Direktur,” ungkapnya.
[MBN]
