BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah perlu melihat ulang agenda nasional pembangunan jangka menengah. Hal ini harus dilakukan karena perlu adanya penyesuaian atas target capaian pembangunan, penajaman prioritas dan efisiensi anggaran. Selain itu, pemerintah diharapkan mendorong peran swasta dalam pembangunan.
“Agenda pembangunan jangka menengah yang tengah berjalan diperlukan beberapa pertimbangan,” kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko.
Selain itu, pembangunan yang dijalankan harus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk memacu peran swasta yang lebih besar dalam pembangunan. Termasuk menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk melakukan perbaikan yang lebih substantif pada kebijakan pembangunan nasional.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Zamroni Salim mengungkapkan Indonesia hingga saat ini masih belum mampu membangun ketahanan pangan. Penguatan kelembagaan pangan, infrastruktur, sistem logistik, dan perdagangan internasional memegang peranan penting untuk memperkuat posisi ketahanan pangan nasional. Akibatnya pertarungan ekonomi politik tak bisa terhindarkan.
“Saat ini kita fokus pada sisi perdagangan internasional, selalu dihadapkan pada sisi pertarungan ekonomi politik yang pragmatis dan abai pada sisi yang lebih substantif,” kata Zamroni.
Pengalaman sejarah menunjukkan kekeliruan dalam melakukan tata kelola ekonomi yang baik, akan berujung pada krisis multidimensi yang memporak-porandakan capaian pembangunan. Handoko menilai, pembangunan nasional perlu berkaca pada sejarah ekonomi dan perkembangan Industri.
(Bagus)
