BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan komitmen HKTI yang senantiasa berada di garda terdepan memperjuangkan nasib petani bisa lewat kebijakan.
Hal ini disampaikan Moeldoko disela-sela syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke 48 HKTI di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Acara HUT ke 48 HKTI ini diisi dengan doa bersama dan santunan kepada 48 anak yatim. Dalam sambutannya, Moeldoko mengatakan, HKTI kini telah berusia 48 tahun
“Kita mesti berterima kasih dan menaruh rasa hormat kepada para senior yang sudah membesarkan HKTI,” kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, bedanya usia manusia dan organisasi adalah, jika manusia makin renta tapi organisasi seharusnya makin tua makin top.
“HKTI dibentuk pasti punya tujuan mulia yakni ingin memperbaiki nasib para petani,” kata Moeldoko.
Moeldoko menyampaikan, HKTI memperjuangkan nasib petani bisa lewat kebijakan. Menurutnya, dalam teori kebijakan publik ada yang namanya pressure group.
“HKTI bisa menekan pemerintah jika pemerintah tidak berpihak pada petani,” kata Moeldoko dalam acara yang digelar di Kantor Pusat DPP HKTI Jakarta, Selasa (27/04/2021).
Di sisi lain juga, kata dia, HKTI bisa menjadi strategic partner. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.
Sementara itu, Carissa Lubis Wabendum HKTI mengatakan bahwa HUT HKTI melibatkan anak yatim karena kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadhan.
“Kami juga melibatkan para seniman pelukis untuk berpameran di sini dengan tujuan membantu teman-teman seniman di tengah pandemi Covid-19,” lanjutnya.
Sejumlah lukisan bernuansa pertanian karya beberapa seniman dipamerkan di lokasi acara.
Dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan webinar yang membahas tentang pertanian dengan tema, “Membangun Semangat Gotong Royong Menuju Kedaulatan Pangan Nasional.”
HKTI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan berbasis petani. HKTI didirikan pada 27 April 1973.
“Sehingga kalau kita memiliki peternakan disana, kita bisa langsung belajar daripada kita melakukan impor secara langsung. Memang tidak serta merta langkah ini bisa mengurangi impor, tapi dalam jangka menengah ini diharapkan terjadinya ahli teknologi dan ahli SDM,” ucapnya.
Dalam situasi seperti ini, Sekretaris Jenderal Dewan Tani Indonesia (DTI) itu melanjutkan, membuat peternak memberi pakan yang membuat sapi tidak tumbuh sesuai standar industri di bawah standar. Rata-rata sapi dipotong sebelum waktunya.
(Bagus)
