BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian meminta, agar Pemerintah Daerah (Pemda) mempermudah perizinan untuk investor yang hendak berusaha. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja bagi Indonesia yang mengalami bonus demografi.
Tito mengungkapkan, adanya bonus demografi membuat jumlah angkatan kerja yang dimiliki Indonesia melimpah, sehingga membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak diwadahi, maka akan menjadi bumerang bagi Indonesia.
“Akhirnya ini menjadi permasalahan kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial,” ungkapnya, dikutip dari pers rilis Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jumat (30/04/2021).
Dalam hal mendukung investasi, Tito juga meminta agar Kepala Daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi. Dirinya menyebut, selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan adanya kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha.
Tito menilai, keberadaan swasta penting untuk membuka lapangan kerja secara luas. Terlebih, di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, yang membuat kondisi keuangan baik APBN maupun APBD mengalami penurunan. Sehingga, sukar membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Peran swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja,” katanya.
[MBN]
