BIMATA.ID, Maluku- Progres pengusutan dugaan kasus gratifikasi dan korupsi, Bupati Buru, Ramly Umasugi, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belakangan terungkap bila lembaga anti rasuah itu tengah serius mengusutnya.
Hilangnya kabar tentang progres kasus ini, sempat memunculkan spekulasi miring ditengah-tengah publik. Bahkan, manuver RU, sapaan akrab Ramly Umasugi, yang kerap masuk Jakarta dan bertemu sejumlah orang penting atau orang kuat di Ibu Kota jadi bahan spekulasi tentang mandeknya kasus yang ditangani KPK itu.
Wartawan di lapangan sempat menghubungi salah satu penyidik KPK, dan menanyakan tentang progres penanganan kasus itu, dan menyoalkan berbagai spekulasi yang berkembang di Ambon, namun dia menjawab santai.
“Ngak ada yang bisa intervensi kasus di KPK. Apalagi kasus RU ditangani dua direktorat,” ungkap penyidik itu, 7 Februari 2021, lalu.
Dia menyebutkan, tidak ada pengaruhnya pelbagai intervensi. “Kami masih penyelidikan tertutup, bila tidak ada kemajuan akan dilakukan penyelidikan terbuka dan sudah pasti kami akan periksa RU, di Jakarta,” tegasnya, menyambung percakapan di bulan Februari itu.
Informasi terbaru yang diperoleh terkait progres penanganan kasus semakin serius. KPK tampaknya tidak main-main. Buktinya, 16 Maret 2021, lembaga anti rasuah itu, telah melayangkan surat resmi ke Pemkab Buru.
Surat KPK yang ditujukan kepada Sekda Buru berisikan, meminta sejumlah dokumen-dokumen penting dalam kepentingan penanganan kasus yang sementara ditangani mereka (KPK).
“Bisa dikonfirmasi suratnya sudah dilayangkan. KPK meminta sejumlah dokumen yang kaitannya dengan kasus yang sementara ditangani,” sebut sumber itu.
Sekda Buru, yang berusaha dikonfirmasi lewat via telepon selulernya, tidak terhubung. Informasi ditubuh Pemkab Buru, yang berhasil dihubungi terpisah membenarkan tentang adanya surat permintaan sejumlah dokumen dari KPK. Namun, dokumen apa yang diminta sumber di Pemkab Buru menolak menjelaskan.
Dia hanya mengaku, Senin pekan kemarin Sekda mengumpulkan sejumlah Kepala-Kepala OPD untuk meminta dokumen.
“Tapi, dokumen apa yang diminta saya tidak tahu. Yang pasti ada sejumlah Kepala OPD yang dikumpulkan Sekda, pada Senin, kemarin,” bebernya.
Untuk lebih jelasnya sumber itu meminta untuk menghubungi Sekda Kabupaten Buru, Illyas. “Biar lebih komplit coba dihubungi Pak Illyas, selaku Sekda. Kan surat KPK itu ditujukan kepada beliau,” katanya.
(Bagus)
