BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah menargetkan tidak akan lagi mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG pada 2030. Hal ini diungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat paripurna bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/04/2021).
Dalam rapat itu Menteri Arifin Tasrif dan Dewan Energi Nasional (DEN) menjelaskan soal target tersebut kepada Presiden. Ia mengklaim, target tersebut sudah masuk dalam rencana strategis energi nasional.
“Terkait dengan meningkatnya demand energi untuk jangka panjang dan terbatasnya pasokan sumber daya di dalam negeri dan kemudian juga masih ada impor BBM dan LPG. Di mana memang dalam strategi energi nasional ini kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG,” ujar Arifin.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga membicarakan soal pembangunan infrastruktur energi, khususnya penyediaan listrik di daerah terpencil untuk mendukung rasio elektrifikasi 100 persen ke seluruh Indonesia. Selain itu, program BBM satu harga juga akan diperluas ke daerah terpencil lainnya.
Arifin menambahkan, dalam rapat, Presiden Jokowi memerintahkan agar pembangunan energi diarahkan menuju green economy atau pembangunan yang berbasis lingkungan.
Untuk menjalankan itu, Kementerian ESDM akan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan pada bauran energi nasional. Dia mencanangkan pada 2035, bauran energi terbarukan meningkat sampai 38 ribu megawatt.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi peningkatan impor BBM untuk jenis gasolin dan diesel pada Maret 2021 dibandingkan dengan Februari 2021. Jenis gasolin tercatat naik 45 persen menjadi 1,33 juta ton dibandingkan dengan Februari 915.171 ton.
Sementara, PT Pertamina (Persero) memproyeksikan impor LPG pada 2021 mencapai 7,2 juta metrik ton (MT), naik sekitar 16 persen dari 6,2 juta MT pada 2020.
(Bagus)