BIMATA.ID, Yogyakarta- Peternak bebek di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluhkan tingginya harga pakan dalam empat bulan terakhir. Biaya produksi yang lebih besar dibanding keuntungannya membuat mereka nekat membuang telur-telur bebek.
Ketua DPW Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) DIY Muhammad Rasul mengatakan, tingginya harga pakan bebek ini dirasakan selama empat bulan terakhir.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar biasanya cukup tinggi pada bulan puasa. Pihaknya pun khawatir tidak dapat memenuhi karena peternak selama ini terus merugi.
“Tak hanya para peternak bebek, kerugian pun menimpa pelaku UMKM dan kuliner karena pasokan daging serta telur bebek semakin langka,” kata pria yang juga berprofesi sebagai peternak bebek ini.
Rasul mengatakan, kenaikan harga bahan baku pakan bebek menjadi pemicu kondisi itu. Menurutnya, 75 persen bahan baku diimpor dan dimonopoli oleh empat pemain besar.
“Kenaikan ini menyebabkan banyak peternak frustrasi, dan bahkan ada yang nekat membuang telur-telur tersebut karena harga jual yang lebih rendah dibanding harga produksi,” katanya.
Rasul mengatakan, kerugian ini ditambah dengan merosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat terhadap daging dan telur bebek selama pandemi Covid-19. “Bisnis bidang peternakan ini terancam gulung tikar,” katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY, Hilmy Muhammad, menyatakan kondisi itu diketahui setelah bertemu para peternak bebek di Paguyuban Bumi Mataram di kantornya.
“Semua masyarakat memang terkena dampak Covid-19, namun kita tidak bisa menjadikannya alasan untuk memainkan harga pakan sehingga membuat banyak pihak merugi,” katanya.
Hilmy mengatakan, kenaikan harga pakan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 142/PMK.010/2017 sebagai perubahan kedua atas peraturan Menkeu nomor 267/Pmk.010/2015 mengenai kriteria, rincian, dan bahan baku pembuatan pakan ternak.
Selain itu, juga telah ada edaran dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang memerintahkan larangan menaikkan harga pakan.
Hilmy pun meminta pemerintah mengontrol kenaikan harga bahan pokok bukan hanya di pasar-pasar, tapi juga dengan memperhatikan para pengusaha dan menjamin mereka tetap menjalankan usaha.
“Pemerintah harus mengontrol harga pakan bebek ini agar pelaku usaha tetap bisa survive di tengah pandemi. Kalau usaha mereka sampai tutup, kesejahteraan akan menurun dan muncul pengangguran baru,” katanya.
Hilmy meminta pemerintah tak hanya membuat kebijakan populis seperti melarang mudik, membuka ruang rekreasi, dan menjalankan rutinitas ke pasar-pasar untuk mengontrol harga.
“Perhatian juga harus diarahkan pada kebangkitan ekonomi masyarakat. Di antaranya ya peternak bebek ini, ucapnya.
(Bagus)
