BIMATA.ID, Papua – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Yanni, menyatakan siap untuk memperjuangkan nasib para tenaga honorer di Papua.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua I ini berjanji, Partai Gerindra akan menyampaikan persoalan tenaga honorer tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Pusat.
“Jika perlu, Fraksi Gerindra Papua akan ke Jakarta untuk berjumpa dengan menPAN-RB untuk menyerahkan aspirasi dari honorer Kabupaten Sarmi,” kata Yanni, saat menerima kedatangan sejumlah perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi, Selasa (06/04/2021).
Sementara, perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi meminta, agar Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat memperhatikan nasib mereka. Tidak hanya itu, mereka juga meminta pembagian kuota tenaga honorer di Provinsi Papua dilakukan secara merata dan adil.
“Jadi hasil verifikasinya nanti, itu Pemerintah juga harus transparansi dan harus dipubils di media,” ujar perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi, Herits Sroyer.
Oleh karenanya, perwakilan tenaga honorer dari Kabupaten Sarmi berharap, DPR Papua Fraksi Partai Gerindra dapat menjembatani dan mendorong aspirasi tersebut ke Pemprov Papua dan Pemerintah Pusat.
“Pertemuan sudah kami lakukan dengan Pemerintah Provinsi Papua selama tiga hari ini untuk membahas tentang pengangkatan honorer. Tapi, kami tidak mendaptakan hasil yang menjanjikan dan terkesan mengambang,” imbuh Sroyer.
“Tidak perlu seberapa jauh perjalanan kami. Tapi ini murni perjuangan kami untuk bisa menjadi seorang PNS. Oleh karena itu, kami minta Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi hargailah kami yang sudah bekerja sekian tahun, agar bisa diangkat menjadi PNS,” pungkas Sroyer.
Dengan begitu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Papua ini menegaskan, akan meminta Pemprov Papua untuk transparan. Sehingga, kuota masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Sarmi dapat diketahui dengan jelas.
“Kami juga akan minta Gubernur dan Sekda untuk kuota honorer dari Kabupaten Sarmi harus transparan dan jelas,” tegas Yanni.
[MBN]