BIMATA.ID, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi desakan banyak pihak yang menyarankan agar Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo alias Jokowi untuk segera memecat Moeldoko dari kabinet.
Ngabalin mengungkapkan, baik Presiden maupun Moeldoko sendiri sudah memahami langkah apa yang harus dilakukan.
“Jangan ada orang yang minta-minta, desak-desak untuk Pak Moeldoko mundur. Atau minta lewat Presiden supaya (Moeldoko) dipecat. Tidak usah. Pak Moeldoko dan Pak Presiden mengerti apa yang harus dilakukan,” ungkapnya, Kamis (01/04/2021).
Kemudian Ngabalin menilai, apa yang dilakukan Moeldoko atas KLB Partai Demokrat sudah dipertimbangkan secara matang. Di sisi lain, Pemerintah pun sudah mengambil sikap melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.
“Kalau kemarin sikap Pemerintah itu kan sikap politik orang bernegara itu. Kalau Pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham menolak hasil keputusan KLB Deli Serdang, itu artinya politik negara yang Pemerintah gunakan,” tandasnya.
“Dalam rangka melihat kedudukan satu perkara itu ada regulasinya, ada kebijakannya, sehingga saya kira siapa saja pasti akan legowo dengan situasi seperti itu,” sambungnya.
Ngabalin pun mengemukakan, kondisi terakhir Moeldoko masih bertugas seperti biasa sebagai Kepala KSP.
“Pak Moeldoko baik-baik saja di kantor, kemarin saya temani beliau dalam menerima tamu. Lalu beliau datang pagi-pagi sampai sore baru balik. Jadi baik-baik saja,” terangnya.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat, Moeldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah Pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Jika tidak mundur, Hendri menyarankan, agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap Moeldoko, sehingga tidak menjadi beban politik bagi Pemerintah RI.
“Harusnya, demi Indonesia, kan Pak Moeldoko sering ngomong begitu, demi Presiden, sebaiknya beliau mengundurkan diri,” katanya, Rabu (31/03/2021).
[MBN]
