Sekolah Tatap Muka Sudah Bisa Dilakukan sejak Januari Lalu

BIMATA.ID, Jakarta – Anggota MPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda mengatakan sesungguhnya pembukaan sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) sudah dilakukan sejak Januari 2021.

“Sekolah boleh dibuka awal tahun 2021 melalui SKB 4 Menteri,” katanya saat menjadi pembicara dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ dengan tema ‘Persiapan Dibukanya Sekolah Tatap Muka di Era New Normal’, di Kompleks DPR RI, Senin (15/3).

SKB 4 Menteri itu merupakan kesepakatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.

Ketua Komisi X DPR ini menjelaskan dalam SKB 4 Menteri itu ada aturan bagaimana ketika sekolah dibuka atau pembelajaran tatap muka dilakukan.

Menurutnya, pembelajaran tatap muka menjadi wewenang pemerintah daerah dan orang tua.

“Kalau orang tua tak setuju, maka pembukaan sekolah secara tatap muka ya tidak boleh diselenggarakan,” ungkapnya.

Huda menegaskan peran orang tua agar sekolah bisa kembali melakukan PTM juga sangat penting.

“Orang tua harus memastikan keamanan (kesehatan) anak saat menuju ke dan pulang dari sekolah. Ini merupakan bagian dari protokol kesehatan,” ungkapnya.

Huda menyatakan dalam dunia pendidikan di era pandemi Covid-19 ini, hukum tertinggi adalah keamanan dan kesehatan.

Dia menegaskan hal itu juga yang harus diutamakan bagi siswa. “Hal ini tak boleh ditawar-tawar,” tegasnya.

Dia mengapresiasi pemerintah daerah yang bersikap hati-hati dalam pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka.

Lebih lanjut Huda berharap Juli 2021 nanti menjadi momentum bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah.

Dia menyarankan, bila ingin mengembalikan pendidikan secara tatap muka, maka semua guru yang ada atau kurang lebih sebanyak 5 juta orang, itu harus divaksin Covid-19.

“Selain itu perlu penegakan protokol kesehatan (prokes) di sekolah,” tegasnya.

Dia pun berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pendidikan di daerah, untuk melakukan simulasi sebelum mempersiapkan pembukaan sekolah.

Huda menegaskan Komisi X DPR dalam posisi mendukung dibukanya pembelajaran dengan metode tatap muka.

Pasalnya, kata dia, selama masa pandemi Covid-19, anak-anak sudah kehilangan tahapan proses pembelajaran.

Huda pun menyebut efektivitas pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan tak lebih dari 30 persen.

Menurutnya, pencapaian yang rendah tersebut selain karena tantangan masalah teknologi informasi, dan kebutuhan pulsa, juga dikarenakan orang tua di rumah tidak bisa menggantikan peran guru.

Huda pun merasa prihatin pendapatan orang tua yang menurun karena tidak bisa bekerja, membuat anak-anak ikut mencari kerja.

“Banyak anak menjadi pekerja serabutan untuk membantu orang tua,” ungkapnya.

Bila masalah pendidikan tidak tertangani di masa pandemi dan anak-anak sudah keenakan bekerja, hal demikian akan mempertinggi jumlah anak putus sekolah.

Huda juga mengaku prihatin dengan lingkungan di luar sekolah.

Menurutnya, tidak sekolahnya anak-anak membuat mereka terjebak pada perbuatan kriminal, tawuran, dan masalah sosial lainnya.

“Mereka sudah tidak merasa anak sekolah lagi. Ini perlu mendapat penanganan khusus,” lanjut Huda.

Dia mengatakan perlu dilakukan sentuhan psikologis pada anak-anak bila mereka nanti kembali ke sekolah.