BIMATA.ID, Bandung- Menurut prediksi United Nation Development Program (UNDP) dan BPS, jumlah penduduk Jawa Barat diperkirakan akan mencapai 54,16 juta jiwa pada tahun 2029. Dan diperkirakan 81,4 % penduduk akan tinggal di perkotaan.
Beberapa dampak negatif yang muncul dari intensifnya urbanisasi dan pembangunan di Jawa Barat adalah terjadinya alih fungsi lahan, berbagai persoalan perkotaan, menurunnya kualitas lingkungan, meningkatnya risiko bencana alam, dan berkembang luas pada indikasi munculnya kesenjangan antar wilayah.
Dampak kumulatif dari urbanisasi adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya antara perkotaan dan perdesaan, sebagai akibat dari perkembangan kota yang sangat cepat dan tidak terkendali.
“Tidak dipungkiri juga, ini akibat dari kesenjangan pembangunan antar wilayah. Terutama antar perkotaan dan pedesaan. Akibat perkembangan kota yang sangat cepat ketimbang pedesaan,” ujarnya.
Sehingga di sisi lain justru muncul indikasi menurunnya produktivitas di kawasan perdesaan.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Jawa Barat, Prasetyawati berpendapat, bila fenomena tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan akan bertambah besar.
Perkembangan perkotaan di wilayah tengah, barat, dan bagian utara atau kawasan Bodebek dan Cekungan Bandung, khususnya pada koridor Bandung-Bekasi dan Bandung-Bogor-Depok, berjalan begitu cepat.
Sedangkan pembangunan di bagian timur berjalan lambat, apalagi pembangunan di bagian selatan Jawa Barat yang terkesan sangat lamban. Demikian pula kondisi pembangunan di berbagai wilayah perbatasan. Baik perbatasan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, maupun antar kabupaten di Jawa Barat.
“Ketimpangan ini, khususnya di perbatasan kota dan kabupaten, yang sering tidak sinkron dan seimbang bila dilihat dari sarana prasarana serta infrastruktur wilayah yang harus tersedia,” pungkasnya.
(Bagus)
