BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyatakan, langkah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih dalam batas normal. Meskipun, pilihan politik ini membuat kekuatan masyarakat sipil melemah.
Hal itu disampaikan untuk merespons pernyataan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas, yang menyebut ada ikatan persaudaraan yang terganggu di masyarakat lantaran calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah bergabung dalam kabinet yang dibentuk rivalnya.
“Hemat saya, soal bergabung dalam pemerintahan bukanlah masalah asal etika demokrasi tetap ditegakkan, tidak mengarah pada otoritarianisme dan tirani. Sampai saat ini, saya melihatnya masih dalam batas normal saja,” ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) ini, Jumat (26/03/2021).
“Hanya memang kekuatan civil society makin melemah,” lanjutnya.
Diketahui, istilah civil society mulai muncul dalam buku karya Hegel ‘Philosophy of Right‘. Filusuf asal Jerman ini mengartikannya sebagai suatu konsep tentang ruang bebas dan terbuka yang ada di luar rumah tangga atau keluarga, di luar stuktur negara, dan di luar bisnis.
Istilah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai masyarakat sipil atau masyarakat madani.
Jazilul menyebut, demokrasi hanya perangkat agar partisipasi warga terserap dalam kebijakan Pemerintah. Semua pihak memiliki tanggung jawab agar demokrasi berjalan dengan baik dan lancar.
“Demokrasi hanyalah perangkat agar partisipasi warga terserap dalam kebijakan negara, tidak boleh menang-menangan, apalagi culas, jangan terjadi tirani mayoritas. Pepatah Jawa asu gedhe menang kerahe (anjing yang besar menang perkelahian),” ungkap Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur (Jatim) X ini.
[MBN]
