Petani: Pemerintah Mati Rasa
BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah dituding tak berperasaan kepada petani. Sebab di tengah sulitnya bercocok tanam dan harga gabah anjlok, masih terancam impor 1 juta ton beras.
“Kuota pupuk subsidi tiap tahun dikurangi, biaya tanam makin membengkak karena harus beli pupuk nonsubsidi yang harganya sangat mahal. Lalu saat panen raya seperti ini, harga gabah anjlok drastis. Sebenarnya pemerintah ini maunya apa. Apa sudah enggak ada lagi naluri untuk peduli dan berpihak ke petani. Padahal katanya Indonesia ini negara agraris dan swasembada pangan kok malah petani disengsarakan terus,” keluh Manto (49) salah satu petani di Sidoharjo Sragen.
Ia mengaku hatinya teriris lantaran harga gabah panen ini hanya Rp3.600 sampai Rp3.800 perkilogram. Padahal normalnya harga panen raya sebelumnya bisa mencapai Rp4.800 bahkan Rp5.000 perkilogram. Dengan hanya dihargai rendah, itu hanya cukup menutup modal tanam. Belum sampai untung.
“Saat harga gabah anjlok. Eh ini malah pemerintah bikin wacana mau impor beras. Padahal panenan saja melimpah sampai enggak ada yang beli karena harganya murah. Kok mau impor, untuk apa coba. Ketika baru muncul wacana impor saja, imbasnya harga gabah langsung anjlok, apa pemerintah enggak mikir sampai kesitu. Makanya kami menolak wacana impor, dan saya rasa semua petani akan menolak karena impor itu menyengsarakan petani,” timpal Kardi, petani asal Tanon.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sragen, Suratno menegaskan penolakan impor beras jangan berhenti. Jika semua petani bersatu menyuarakannya, seharusnya pemerintah tergerak.
“Lha daerah-daerah saja banyak yang panen raya kok pemerintah mau impor beras. Daripada impor beras, mbok mending menyerap gabah petani dan HPP (harga pembelian pemerintah) dinaikkan. Itu malah kebijakan yang bisa membantu petani. Makanya kami juga menolak keras impor beras dan minta dibatalkan,” tegas Suratno.
Ia berharap pemerintah bisa menaikkan HPP gabah menjadi di atas Rp 4.200 atau Rp 4.500. Suratno menambahkan sebagai bentuk keseriusan, KTNA secara nasional sudah melayangkan penolakan terkait wacana impor beras kepada pemerintah.
(Bagus)
