Pemda Bone Di Warning Lima Fraksi ‘Batalkan’ Rencana Pembangunan Tower
BIMATA.ID, BONE — Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Bone untuk membangun fasilitas perkantoran dengan model bangunan tinggi nampaknya mengalami kendala.
Sebanyak 5 Fraksi di DPRD Kabupaten Bone meminta Pemda untuk menunda rencana pembangunan gedung tersebut. Fraksi PAN, PKS, Nasdem, Gerindra dan Fraksi Partai Gabungan menyatakan sikap awal dengan menyoroti ketidakjelasan laporan realisasi program pemulihan ekonomi pemda yang disampaikan pada Kementerian Keuangan.
Ikhwal pelaporan tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan no. 17 yang oleh sebagian anggota DPRD dianggap tidak jelas.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bone, Bustanil Arifin Amri menyatakan Pemda terlebih dahulu harus transparan dalam pengelolaan dana pemulihan covid-19.
“Laporan yang disampaikan pada pemerintah pusat itu tidak jelas,” tuturnya.
Menurut Bustanil, sikap DPRD awalnya menyetujui rencana pembangunan fasilitas tersebut. Namun, menurut legislator Dapil 3 Bone itu, sebagian Fraksi termasuk Gerindra mengubah kesetujuannya dikarenakan munculnya wabah Covid.
Rencana Pemerintah pusat untuk mengalihkan sebagian APBD untuk penanganan covid menurutnya tak bisa dihindari. Namun, yang paling memungkinkan untuk di realokasi adalah biaya pembangunan tower.
Harusnya dana tower yang dialihkan dalam upaya menangani masalah pandemi Covid-19 di tengah keterpurukan ekonomi.
“Tower itu belum terlalu dibutuhkan, vaksinasi dan operasional tenaga kesehatan serta pemulihan ekonomi masyarakat seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah sekarang,” paparnya.
Senada dengan Fraksi Gerindra, Hasrul Harahap yang juga merupakan perwakilan DPRD dari Partai Hanura menyatakan kekhawatirannya pada Ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah dalam menyikapi pandemi jika program pembangunan tersebut tetap dilaksanakan.
“Hukum tertinggi bertujuan untuk memberi perlindungan pada masyarakat, ini tower bukan solusi covid-19, tower ini bukan obat, juga tidak menjadi solusi konkrit bagi penyelesaian masalah masyarakat kita hari ini di Bone,” ungkap politisi muda ini.
Hasrul juga menekankan bahwa yang perlu pemerintah daerah fokus adalah pelayanan ke masyarakat.
“Rakyat harus merasakan dampak kerja dari pemerintah, layanan kesehatan dan infrastruktur kemasyarakatan yang dirasakan masyarakat secara langsung, itu jauh lebih penting daripada gedung itu,” bebernya.
Selanjutnya sorotan muncul dari salah seorang tokoh muda nasional asal Kabupaten Bone Andi Yuslim Patawari ikut menanggapi polemik rencana pembangunan fasilitas pemerintah tersebut. Menurut mantan Ketua DPP KNPI itu, Pemerintah Daerah harus bekerja dengan orientasi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan.
“Bangunan fisik kantor Bupati dan kantor OPD masih sangat layak untuk digunakan, olehnya itu mungkin saat ini belum waktunya Pemda membangun tower itu,” ungkap AYP.
Figur yang malang-melintang di berbagai organisasi nasional itu mengungkapkan pentingnya pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Prinsip obyektifitas keterbukaan dalam pengelolaan program-program pemerintah tentu akan membuat daerah dan masyarakat berkembang,” tutupnya.
AD/Usman
