Kisruh Demokrat Bukan Akhir Dari Demokrasi, Pengamat Minta Pemerintah Fokus Urus Rakyat
BIMATA.ID, Jakarta — Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan kisruh yang terjadi di Partai Demokrat akhir-akhir ini bukanlah merupakan akhir dari segalanya apalagi merupakan ancaman bagi sebuah proses demokrasi.
Dia menilai banyak cara yang bisa ditempuh secara elegan untuk menyelesaikan permasalah tersebut bahkan upaya hukum pun terbuka lebar sehingga perang opini yang membuat kegaduhan ini tidak berlarut-larut.
“Adanya kekhawatiran campur tangan penguasa sangat wajar mengingat lawan yang dihadapi Ketum Demokrat AHY adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, namun jika melihat prosesnya yang sejak awal begitu terbuka dan masing-masing kubu mengklaim mempunyai dasar hukum saya kira akar dari permasalahan ini sudah jelas yakni tentang permasalahan hukum.
Jajat menilai, apapun ceritanya KLB versi Moeldoko sudah selesai dilaksanakan, yang menjadi fokus saat saat ini adalah bagaimana legalitasnya, apakah acara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai Demokrat.
“Karena konon jika benar adanya menurut keterangan Marzuki Alie AD/ART yang dijadikan dasar adalah AD/ART tahun 2005, selanjutnya bagaimana legalitas seorang kader yang sudah dipecat terkait haknya dalam sebuah KLB, untuk itu dalam hal ini pemerintah sebaiknya tidak gegabah dalam menyikapinya mengingat pemerintah sendiri sebelumnya sudah mengesahkan AD/ART partai Demokrat yang terbaru yang diketuai AHY,” ungkap
Dia menilai bahwa tidaklah perlu berlebihan jika kasus yang menimpa demokrat ini akan mengancam demokrasi, dia mencontohkan beberapa partai yang pernah KLB dan melahirkan dua pemimpin namun tidak berdampak buruk terhadap demokrasi.
“Sekali lagi, ini jelas adalah tentang permasalahan hukum yang bisa diselesaikan, apalagi kejadian seperti ini bukanlah pertama kali terjadi dan endingnya bisa kita lihat demokrasi kita baik-baik saja kan?,” Jajat
Olehnya itu Nurjaman meminta kepada pemerintah untuk terus fokus mengurus rakyat ditengah pandemi Covid 19 yang saat ini melanda semua dunia.
“Pemerintah harus memprioritaskan mengurus masyarakat, kisruh demokrat akan selesai dengan jalur aturan yang sudah ada,” tutupnya.
(***)
