BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) menilai, lockdown dalam skala luas dapat memperburuk perekonomian. Solusinya, Pemerintah RI menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro atau tingkat Desa/Kelurahan.
“Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di-lockdown seluruh Kota,” ucapnya, saat meresmikan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/02/2021).
Jokowi menyebut, PPKM Mikro dilaksanakan mulai 9 hingga 22 Februari 2021. Dua minggu ini dimanfaatkan Pemerintah RI untuk menurunkan kasus aktif Covid-19.
“Kita memang harus bekerja lebih detail lagi untuk lockdown skala mikro. Lockdown mikro tidak merusak ekonomi karena yang kita lakukan adalah dalam skala Kelurahan RT/RW,” imbuhnya.
Kepala Negara RI ini memerintahkan, agar Pimpinan Daerah segera memetakan zonasi yang perlu menerapkan PPKM Mikro. Tiap daerah perlu membagi wilayah berdasarkan tingkat infeksinya.
“Kita enggak bisa lagi (lockdown) satu Kota langsung seperti yang dilakukan negara lain, ekonomi akan jatuh. jadi hati-hati mengenai ini,” ungkapnya.
PPKM Mikro bertujuan untuk menurunkan kasus Covid-19 di tujuh Provinsi di Indonesia. Ketujuh Provinsi tersebut ialah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
[MBN]