Politisi Gerindra Apresiasi Kinerja Kejati Banten di Tengah Keterbatasan Anggaran
BIMATA.ID, Banten — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten di tengah pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran.
Apalagi kata Desmond bahwa kondisi keuangan negara saat ini diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.
“Kami mendengar keluhan langsung, apa yang dirasakan (jajaran Kejati), jadi kami akan membantu pada rapat-rapat di DPR nantinya. Ada beberapa catatan, misalnya di wilayah Cilegon dana operasionalnya rendah, bagaimana harapan kejaksaan negeri agar mampu meningkatkan kinerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Desmond usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Asep N Mulyana di Serang, Banten, Senin (22/2/2021).
Tim Kunker Komisi III DPR RI menyoroti pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja kejaksaan di Provinsi Banten. Serta Pagu Definitif tahun 2021 dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Demikian pula kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di Provinsi Banten.
“Pertemuan hari ini juga bukan hanya membahas soal anggaran, tapi juga berdiskusi tentang upaya penerapan keadilan restoratif dalam rangka mengurangi tunggakan perkara sistem peradilan pidana dan overcrowded (kelebihan) di lapas. Kami juga mendorong sinergitas koordinasi dan kerja sama yang terpadu dan harmonis dengan penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Kendala atau hambatan yang masih dihadapi dan data mengenai perkara tindak pidana korupsi yang disupervisi KPK,” tandas Desmond.
Terakhir, masih kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, masukan terkait dengan kebutuhan dukungan legislasi (RUU Kejaksaan) terhadap penguatan fungsi Kejaksaan dalam membangun profesionalisme Jaksa dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatan.
(Rilis/Usman)
