Bimata

Petani Kesulitan Pupuk, Ketua Komisi B Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

BIMATA.ID, Makassar- DPRD Sulsel menanggapi keluhan petani, yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di masa pandemi.

Ketua Komisi B, Andi Rachmatika Dewi mengungkapkan, tahun ini pemerintah pusat telah menganggarkan pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton. Mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 8,9 juta ton.

“Persoalan pupuk masalah tahunan yang selalu hadir. Dibutuhkan pengawasan dalam hal penerima, distribusi, dan penyesuaian waktu pemberian bantuan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Cicu, terkadang pemberian bantuan pupuk juga sudah lewat masa tanam.

“Ini semualah yang harus kita carikan solusi dan benahi bersama,” tambahnya.

Menyoal keluhan tentang ketimpangan anggaran dalam APBD tahun 2021, dimana anggaran pengadaan pupuk lebih kecil dibading anggaran jalan tani, Cicu menegaskan pentingnya jalan tani tersebut.

“Jalan tani itu sangat dibutuhkan untuk infrastruktur pertanian dan menunjang percepatan produksi dan distribusi, juga bagian dari padat karya yang sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini. Dan ini bagian dari aspirasi masyarakat tentu saja,” tegasnya.

Meski begitu, Cicu tetap menyadari situasi sulitnya pupuk diperoleh para petani. Ia berjanji akan segera mencari solusi terbaik.

“Pengawasan tentu saja. Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan di luar wilayah tanggungjawabnya. Kemudian penerima memang harus yang tepat sasaran sesuai aturan. Dan terakhir pemberian bantuan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan masa waktu tanam,” cetusnya.

 

(Bagus)

Exit mobile version