BIMATA.ID, Jakarta – Pengamat politik Jajat Nurjaman mengatakan, penolakan yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (NasDem) atas keinginan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dan kesepakatan partai koalisi pendukung Pemerintah RI tentang revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) telah menimbulkan beragam spekulasi.
Pertama, Partai NasDem terlihat sudah tidak lagi sepaham dengan keinginan Presiden Jokowi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 ditunda. Pasalnya, saat ini negara sedang fokus dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19.
Kedua, ada keretakan hubungan antara Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Partai NasDem merupakan partai yang menolak masuknya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Terakhir, agenda politik jangka panjang yang terganggu. Sebab, beberapa waktu kebelakang Partai NasDem tengah giat mencari sosok tokoh politik yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, yaitu Anies Baswedan.
Logika sederhana, jika Pilkada 2022 dan 2023 ditunda, maka partai politik (Parpol) yang sebelumnya mengusung Kepala Daerah populer akan kesulitan untuk menaikkan elektabilitas maupun popularitas. Karena, mengingat sudah tidak ada lagi program yang dapat dibangga-banggakan.
“Saya kira, meskipun Pemilu dan Pilpres 2024 masih cukup jauh, namun persaingan diantara para elit Parpol ini sudah cukup ketat. Apalagi dalam Pilpres yang akan datang tidak ada kandidat dari petahana. Sehingga, peluang yang dimiliki para kandidat Capres (calon Presiden) terbuka lebar. Selain itu, dengan ditundanya Pilkada 2022 dan 2023 menunjukan jika Pemerintah mendengarkan berbagai aspirasi tentang bahayanya pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19,” kata Jajat, yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), dalam keterangan tertulis, Senin (01/02/2021).
[MBN]