BIMATA.ID, Jakarta — Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Jawa Barat Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, menilai selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih banyak masyarakat yang menggelar acara yang berpotensi menciptakan kerumunan Ia pun meminta pemerintah tidak hanya membatasi tempat makan, mal, dan perkantoran.
“Jangan hanya mal, kantor, dan tempat makan yang dibatasi tapi kegiatan masyarakat di bawah banyak yang lepas kontrol, masih banyak masyarakat yang menggelar hajatan walaupun dengan protokol kesehatan tapi tetap saja berkerumun,” ujarnya, Senin (01/02/2021).
Waketum Gerindra itu Sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut PPKM tidak efektif.
“Perubahan PSBB ke PPKM terkesan hanya sekadar jargon memang harus konsisten untuk menjalankan aturan,” Katanya.
Ia juga mengimbau peran kepala desa dan pimpinan setingkat RT dan RW terkait penegakan aturan protokol kesehatan (prokes) perlu diperketat.
“Penegakan aturan harus berbasis komunitas seperti pelibatan kepala desa, RW dan RT perlu diperkuat,” Tungkasnya.
[oz]
