BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mengimpor listrik, lantaran ketersediaan listrik dalam negeri tengah kelebihan pasokan akibat pembatasan mobilitas di masa pandemi.
Ia menyarankan pemerintah untuk membangun dan membenahi jalur distribusi listrik ke daerah-daerah terpencil agar pasokan listrik bisa merata. Dibandingkan impor listrik dari negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sejumlah wilayah dekat perbatasan.
Pernyataan ini juga menjadi bentuk tanggapan anggota Komisi VII DPR RI terhadap dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.
Menurut Mulyanto, impor listrik ini harus dikurangi, bahkan dihentikan. Sebab akan terasa aneh jika di tengah surplus listrik seperti sekarang, Indonesia masih mengimpor listrik dari negara tetangga
“Seperti diketahui pada tahun 2020 kita mengimpor listrik dari Serawak-Malaysia sebesar 110 MW, kemudian pada tahun 2021 rencananya impor untuk wilayah Kalimantan Barat ini masih akan berlanjut,” jelas Mulyanto melalui keterangan pers.
Secara nasional surplus listrik Indonesia tercatat sudah lebih dari 30%, diikuti program pembangunan pembangkit 35.000 MW yang terus berlanjut.
“Artinya pasokan listrik kita sudah cukup, bahkan berlebih. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tingkat pemerataan listrik kita berbasis territorial. Akan menjadi aneh kalau secara nasional kita surplus listrik, sementara ada wilayah kita yang justru mengimpor listrik,” ujar Mulyanto.
Keinginan pemerintah untuk tetap melakukan impor listrik di RUPTL 2021–2030 mencerminkan lemahnya strategi ketahanan energi Indonesia. Hal itu bukan hanya membuat bangsa ini terus bergantung pada pasokan listrik dari negara lain, tapi juga akan menambah defisit transaksi berjalan sektor energi.
Mulyanto minta pemerintah bekerja ekstra keras dalam memberikan pemerataan listrik bagi warga, sesuai dengan fungsi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Karena itu membangun jaringan listrik yang mampu menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang membuat listrik dapat terkoneksi, menjadi sangat penting. Sehingga antara wilayah yang surplus dengan wilayah yang kekurangan listrik dapat dijembatani,” tambahnya.
Mulyanto pun menolak alasan pemerintah melakukan impor karena harga impor listrik lebih murah dibandingkan memproduksi listrik sendiri. Ditambah, pilihan sumber energinya untuk pembangkit di wilayah terpencil sangat terbatas.
Ia mendesak pemerintah untuk lebih serius lagi mengembangkan pembangkit dengan sumber energi yang kompetitif, misalnya dengan gas atau pembangkit tenaga surya.
“Jangan terlena dengan impor,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto mengingatkan bahwa meskipun membangun pembangkit listrik sendiri sedikit mahal, namun akan menyerap tenaga kerja lokal dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekaligus menguatkan kemandirian energi bangsa.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana memaparkan bahwa reserve margin listrik Indonesia sepanjang 2020, mencapai 30% dari produksi. Ia menjelaskan, reserve margin adalah cadangan daya listrik yang tersedia di transmisi untuk mengirim daya langsung ke pelanggan, saat ada kenaikan permintaan atau pemakaian.
Sebagai salah satu indikator kinerja sektor ketenagalistrikan, reserve margin ini ditargetkan hanya mencapai 25%, sudah termasuk memperhitungkan dampak pandemi. Namun, Rida menegaskan bahwa menurunnya permintaan listrik tak bisa dihindari, lantaran adanya pembatasan mobilitas.
Hal itu disebabkan oleh pembangkit yang tetap menyala dan berproduksi sesuai kontrak yang disepakati, sedangkan permintaan turun dan menyebabkan cadangan listrik membengkak di atas persentase target.
“Angka membesar dari target untuk hal ini, tidak menggembirakan karena itu menjadi cost PLN. Jadi lebih tinggi 120% dari target itu, jelek. Harusnya di bawah target atau paling tidak dekat target 25%,” tandas Rida.
(Bagus)
