BIMATA.ID, Jateng- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) turut ambil peran dalam mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), terutama untuk berkontribusi dalam mencapai target bauran energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23% pada 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jateng Prasetyo Ari Wibowo mengatakan, Pemprov Jateng akan melakukan berbagai langkah untuk menjamin ketersediaan energi yang andal, merata, dan melibatkan masyarakat.
Selain itu, menurutnya Pemprov Jateng juga telah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Berdasarkan RUED, Jateng menargetkan capaian EBT sebesar 21,32% pada 2025 mendatang dan 28,82% pada 2050.
“Jateng mendorong kampanye besar-besaran konsumsi energi dengan konversi dan dorong kendaraan listrik, industri baterai, mengganti LPG dengan jaringan gas (Jargas), sampai 2020 bauran EBT 11,89%,” ungkapnya.
Dia mengatakan, ada beberapa potensi EBT di Jateng yang bisa terus dikembangkan, yakni mulai dari panas bumi, hidro, bahan bakar nabati, biofuel, biomassa, biogas, gas rawa, hingga energi surya.
Saat ini menurutnya Pemprov Jateng tengah mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Dia mengatakan, potensi energi surya yakni sebesar 4,05 kilo Watt hour (kWh), sementara kapasitas terpasang saat ini 5,6 Mega Watt (MW) dari berbagai sektor konsumen, mulai dari industri, perkantoran, pondok pesantren, tempat pelelangan ikan, dan rumah tangga.
“Kita berkomitmen terus kembangkan PLTS Atap. Investor PLTS on grid mulai banyak ditawarkan pemerintah dan industri dengan keuntungan penghematan listrik PLN dan label green power,” tuturnya.
PLTS Atap yang dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar 35 kilo Watt-peak (kWp), 2018 30 kWp, dan 2019 sebesar 30 KWp. Sementara rencana anggaran pada 2020 dialihkan ke penanganan pandemi Covid-19.
Peluang pengembangan PLTS Atap terbuka lebar karena terbukanya teknologi, harga yang murah, dan skema pembayaran yang bervariasi. Namun, dia mengakui bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai PLTS Atap belum tersebar secara luas, sehingga masih perlu sosialisasi.
“Ini jadi salah satu solusi agar tidak bergantung sepenuhnya dengan fosil, Jateng sudah awali dan pasang di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jateng,” ungkapnya.
(Bagus)