BIMATA.ID, Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan, DPR terus menindaklanjuti berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat.
“DPR menindaklanjuti masalah di masyarakat melalui rapat bersama mitra kerja, panitia kerja (panja) yang dibentuk Alat Kelengkapan Dewan, tim pemantau, dan tim pengawas DPR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/02/2021).
Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/02/2021).
Salah satu komitmen yang dilakukan DPR bersama pemerintah saat ini adalah mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah.
“Untuk mempercepat penanganan bencana yang terjadi di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan wilayah lainnya, DPR telah mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah,” katanya.
Puan menerangkan, DPR juga telah melakukan evaluasi atas penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi yang sedang berlangsung di berbagai daerah terdampak bencana.
“Dengan demikian, DPR berharap, baik pemerintah pusat maupun daerah agar bisa melakukan langkah antisipasi dalam memperkuat upaya pencegahan bencana, terutama di daerah dengan risiko tinggi,” tutur Puan.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR melalui Komisi III telah memberikan bantuan 2000 paket sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Kamis (04/02/2021).
Pemberian bantuan itu berlangsung dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. Bantuan ini telah disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Banjar, Batola, dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Selain itu, Komisi III juga telah melaksanakan rapat kerja dengan jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan pada Jumat (05/02/2021).
Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa tersebut, DPR membahas upaya penegakan hukum lingkungan untuk mencegah kembali terjadinya bencana alam yang juga disebabkan karena faktor nonalam.
(Bagus)
