BIMATA.ID, Jakarta- Kementerian Keuangan memperkirakan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih kemungkinan bertambah. Bahkan saat ini anggaran program PEN 2021 diprediksi mencapai Rp619 triliun, meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp372,3 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, peningkatan anggaran ini perlu dikaji ulang. Apalagi peningkatan anggaran PEN ini belum dibahas dan dievaluasi oleh DPR.
“Ini kan belum dibahas dengan DPR dan belum ada evaluasi dari parlemen karena mandatnya di pemerintah,” kata Tauhid.
Hingga saat ini belum ada evaluasi secara keseluruhan terkait penggunaan anggaran PEN 2020. Sehingga belum ada penilaian program mana saja yang berjalan efektif dan sebaliknya.
“Tidak ada evaluasi mana yang programnya bagus dan tidak bagus,” imbuhnya.
Tidak adanya evaluasi ini menurut dia membuat pemerintah mudah meningkatkan anggaran PEN.
“Tahu-tahunya dinaikkan lagi dari jadi Rp 619 triliun padahal kita enggak tahu mana yang efektif, ini ketidak rasionalnya di situ,” kata dia.
Dia mencontohkan peningkatan anggaran PEN 2021 untuk sektor kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang naik hingga 100 persen dari anggaran PEN tahun lalu. Peningkatan ini pun tidak didasari evaluasi terhadap anggaran PEN tahun lalu.
“Pertumbuhan ekonomi daerah juga belum tahu naiknya berapa tapi ini udah mau ditambah lagi tahun ini,” jelasnya.
Begitu juga dengan anggaran untuk bantuan sosial. Dia meminta program-program yang tidak sesuai sebaiknya dihapuskan.
“Bansos yang tidak efektif hapus yang enggak efektif. Semakin disatukan program bansos, semakin lebih membuat nilai bantuan optimal,” tandasnya.
(Bagus)
