BIMATA.ID, Jakarta – Kasus rembesnya beras Vietnam jenis Jasmine Rice di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya, beras ini merembes ke pasar dan dijual dengan harga yang relatif lebih murah.
Untuk itu, diperlukan evaluasi atas kinerja dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia (RI) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mempertanggung jawabkan kejadian tersebut.
“Segala hal yang bekaitan dengan beras impor ini tentunya melibatkan berbagai instansi Pemerintah. Dengan adanya kasus ini jelas menandakan adanya kebocoran sistem, sehingga Pemerintah sendiri kecolongan,” ucap Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangan tertulis, Selasa (26/01/2021).
“Untuk itu, sepatutnya DPR yang menjadi mitra Kementerian yang berkaitan perlu untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban atas kejadian ini,” lanjut Jajat.
Dirinya menilai, kehadiran beras murah di tengah kondisi pandemi Covid-19 seharusnya dapat membantu masyarakat. Namun, harus ada prosedur tetap (Protap) yang dipatuhi, sehingga tidak berdampak buruk terhadap maraknya mafia beras impor.
“Di sinilah peran dari DPR dalam hal pengawasan, dengan kondisi politik yang di dominasi oleh partai pendukung Pemerintah saat ini. Saya kira tidak sulit untuk meminta pertanggung jawaban dari lembaga terkait. Bahkan, bila diperlukan bisa mengusulkan kepada Presiden untuk mengganti pejabat yang dianggap telah lalai dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Jajat.
[MBN]
