BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman mengungkapkan, tidak seharusnya kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus ditekan untuk segera mengeluarkan surat izin edar vaksin Covid-19.
Pasalnya, BPOM adalah garda terakhir dalam menguji standar kelayakan vaksin Covid-19 sebelum dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah mendatangkan sebanyak 3 juta vaksin Covid-19 Sinovac. Vaksin ini sudah mulai didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia. Tak sampai di situ, Pemerintah RI juga merencanakan vaksinasi pada 13 Januari 2021.
“Kita memahami, jika Pemerintah sangat berkeinginan agar penggunaan vaksin Covid-19 ini bisa segera digunakan. Namun, memaksakan kehendak di luar prosedur ketentuan, tentunya tidak lah tepat. Apalagi, menurut informasi yang beredar, hasil uji klinis fase III vaksin Covid-19 baru akan diserahkan ke BPOM akhir Januari,” ungkapnya, kepada wartawan bimata.id, di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
“Sementara, Pemerintah sudah mengumumkan vaksinasi perdana akan dilakukan pada 13 Januari. Saya kira, dalam mengingat banyaknya hal yang perlu dipertimbangkan, seyogyanya hal seperti ini tidak dilakukan tergesa-gesa,” tambahnya.
Jajat pun mengingatkan, jangan sampai keinginan Pemerintah RI untuk melakukan vaksinasi melanggar prosedur-prosedur yang semestinya. Apalagi, uji coba pertama vaksin Covid-19 teruntukan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Meski hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi, akan tetapi jika dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka BPOM dapat dianggap sebagai lembaga yang gagal.
“Permasalahan Covid-19 yang telah memberikan dampak luas dan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya. Tentunya, kita berharap dengan adanya vaksinasi ini akan memberikan perubahan lebih baik ke depannya,” katanya.
[MBN]
