BIMATA.ID, JAKARTA- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra mengatakan, pemerintah akan terus memperbaiki tata niaga pangan.
Pemerintah akan terus berusaha memastikan stok pangan tersedia. Sebab itu, kementerian/lembaga mesti selalu berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan tersebut.
“Intinya perdagangan dalam negeri kita harus terus memantau, memastikan bahwa stok barang kebutuhan pokok tersedia,” kata Syailendra.
Kementerian Perdagangan juga terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan stok, baik yang bisa dipenuhi dari dalam negeri maupun melakukan impor jika kekurangan stok yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.
Syailendra mencontohkan, saat ini pihaknya tengah memantau ketersediaan cabai yang saat ini harganya bergerak naik. Ia mengatakan, kenaikan harga cabai saat ini karena supply yang menurun.
“Saat ini supply itu memang turun, baik karena cuaca dan lain lain,” ujar dia.
Ke depan, pihaknya akan membuat pengaturan supply dan distribusi supaya harga pangan tidak melonjak tinggi atau harga turun di pasaran. Yakni bagaimana agar ketika produksi suatu komoditas sedang dalam masa panen atau sedang tinggi ada pengaturan distribusi supaya komoditas tersebut tidak mengalami penurunan harga. Hal ini dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian.
Hal yang sama juga perlu dilakukan ketika suatu produksi komoditas sedang menurun dengan pengaturan distribusi. Supaya stok mencukupi permintaan dan tidak mengalami kenaikan harga.
“Waktu produksinya naik tinggi bagaimana supaya produknya bisa kita simpan dulu beberapa saat sehingga supply-nya tetap stabil. Kita akan review lagi dari sisi supply dan distribusinya. Kalau demand sekian kita harus diatur supply-nya, kalau nggak bisa dipenuhi dalam negeri, baru impor,” tutur Syailendra.
Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bustanul Arifin mengatakan, perlu ada komitmen pemerintah dalam perbaikan tata niaga pangan agar tidak bergantung pada impor. Ia menilai, pemerintah kemungkinan akan sulit mengatur tata niaga untuk komoditas tertentu yang memiliki ketergantungan impor yang tinggi.
Pemerintah bisa melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hal tersebut dalam jangka panjang. “Jangka panjang, peningkatan produksi dan produktivitas dalam negeri,” kata Bustanul.
(Bagus)