Jokowi Harus Pastikan Kapolri Mendatang Bersih, Loyal dan Bisa Kerja
BIMATA.ID, Jakarta – Bursa Calon Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis yang segera memasuki masa purnabakti pada 1 Februari 2021 semakin menuju titik terang. Berdasarkan informasi yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi telah mengirim paket berisi lima nama calon pemimpin Korps Bhayangkara tersebut kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (7/1/2021).
Kelima kandidat ini menyandang pangkat komisaris jenderal polisi atau jenderal berbintang tiga. Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Kemudian, Kepala Bareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyambut baik kabar itu. Menurutnya, meski menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi untuk menetapkan siapa yang akan dikirim ke DPR RI menjalani fit and propertest, namun demi soliditas Polri Presiden sebaiknya cukup mengirim satu nama saja.
“Syarat utama sebagai Kapolri adalah Bersih. Bersih dalam artian tidak pernah terlibat dalam tindak pidana atau pun pelanggaran disiplin berat selama bertugas, tidak pernah terdengar memiliki rekening gendut alias rekening tidak wajar serta bisa menjelaskan asal usul kekayaan dalam LHKPN,” ujar Hari, Selasa (12/1/2021).
Terkait itu, Harry pun meminta Presiden dan DPR untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri).
“Hal yang tak kalah penting adalah loyalitas. Jokowi harus bisa memastikan kalau Kapolri mendatang memiliki loyalitas kepada presiden, pemerintahan, terutama kepada Konstitusi dan Pancasila,” ujarnya.
Menurutnya, tatangan Kamtibmas ke depan relatif tinggi. Di samping dampak pandemi Covid-19 yang ditengarai masih belum ada indikasi menurun. Diprediksi akan ada akumulasi dari kelompok kelompok intoleran yang akan menggunakan momentum sidang petinggi Front Pembela Islam (FPI) yang kemungkinan akan digelar dalam waktu 2-3 bulan ke depan. Di samping itu juga akan menghadapi Pilkada Serentak 2022, dan Pemilu 2024.
Di luar dua hal di atas, Hari juga menekankan, kalau Kapolri yang baru mesti cakap bekerja tak hanya pandai bicara. Presiden Jokowi, katanya, bisa melihat track record yang bersangkutan.
“Apakah selama bertugas, terutama dalam penugasan bintang 3 ada tugas yang tak tuntas? Presiden mesti jeli memperhatikan hal ini. Di samping itu relasi dengan bawahan dan lintas angkatan juga diperhatikan. Jangan sampai, Kapolri baru justru membawa perpecahan di internal,” paparnya.
Karena itu, Hari pun mengingatkan agar Presiden Jokowi jangan sampai memilih Kapolri yang tidak disegani oleh anak buahnya. Sehingga dikhawatirkan nanti rantai komando tidak jalan.
“Presidem Jokowi memerlukan Kapolri yang mampu mengawal dan memberikan keyakinan untuk dapat bekerja hingga akhir periodenya,” pungkas Hari.
