BIMATA.ID, JAKARTA- Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) angkat bicara soal program subsidi pupuk yang baru saja disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menilai hasil program tersebut tidak signifikan padahal tiap tahun pemerintah gelontorkan Rp 33 triliun untuk pupuk subsidi. Hal ini menunjukkan ada yang salah dalam penyaluran subsidi pupuk.
Ketua Gerbang Tani, Idham Arsyad menilai evaluasi harus ditujukan pada penerapan kartu tani yang tidak berjalan maksimal. Di beberapa kasus seperti Jawa Tengah dan Aceh, subsidi pupuk tidak cukup tersedia di pasar.
“Kita menduga ada permainan yang menyebabkan pupuk subsidi tidak tersedia sehingga petani tetap harus membeli pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Idham Arsyad berpendapat, permainan tersebut sampai saat ini tidak dievaluasi dan disentuh, padahal ini menjadi salah satu pokok masalah serapan pupuk tidak terpenuhi, yang berakibat pada rendahnya produktivitas.
“Di sisi lain, produktivitas pertanian tidak bisa diukur dari soal pupuk saja, kita mesti mengevaluasi secara keseluruhan, seperti berkurangnya lahan pertanian, hama, musim, benih dan teknologi,” tegasnya.
Gerbang Tani mengapresiasi kritik Jokowi namun seyogiyanya kritik itu tidak menjadi landasan untuk menghilangkan subsidi pupuk. Ibaratnya, buruk muka jangan cermin yang dibelah.
Sebelumnya diberitakan, menurut Jokowi peningkatan produktivitas pertanian tak hanya soal ketersediaan pupuk, tetapi perlu dibarengi sistem pertanian yang maju. Perlu terobosan dengan membangun kawasan pertanian yang economic scale, yakni areal tanam yang luas dan bersistem modern.
Hal itu yang akan diwujudkan melalui pembangunan food estate. Dengan demikian, bisa menekan biaya pokok produksi, dibarengi dengan hasil pertanian yang maksimal.
(Bagus)
