BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia (RI) menyampaikan, vaksin Covid-19 secara mandiri diperlukan meskipun bukan prioritas Pemerintah RI.
“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” tutur Menteri BUMN RI, Erick Thohir, dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (20/01/2021).
Dia mengemukakan, Kementerian BUMN RI telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI dan Kementerian terkait jika wacana vaksin mandiri diberlakukan.
“Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merek vaksinnya berbeda,” urai Erick.
Kemudian, lanjut dia, waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan dan ada payung hukum yang jelas.
“Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kami siap melaksanakan,” tambah Erick.
Terlepas dari wacana vaksin mandiri, dia menyebutkan, kapasitas produksi vaksin Biofarma dapat mencapai 250 juta dosis.
“Apakah produksi Biofarma ini sudah standar internasional untuk Covid-19, alhamdulilah juga lulus,” imbuh Erick.
Dia menyatakan, untuk kapasitas produksi sebanyak 100 juta dosis telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sisanya, sebanyak 150 juta dosis ditargetkan dapat segera tersertifikasi dalam dua bulan ke depan.
“Sehingga 250 juta kapasitas untuk vaksin yang diproduksi Biofarma sudah mempunyai sertifikat,” ucap Erick.
[MBN]
