BIMATA.ID, JAKARTA- Pemerintah terus berupaya mencari cara untuk mengurangi impor LPG, sehingga pada akhirnya mengurangi beban defisit neraca perdagangan dan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah memiliki strategi untuk mengurangi impor LPG dan ditargetkan pada 2030 Indonesia sudah tidak perlu impor LPG lagi. Kebutuhan LPG pada 2030 diperkirakan mencapai 9,7 juta ton, naik dari estimasi kebutuhan pada 2025 yang sebesar 8,8 juta ton dan 2020 ini sebesar 8 juta ton.
Dari kebutuhan LPG 9,7 juta ton pada 2030, akan dipasok dari produksi kilang LPG existing di dalam negeri sekitar 1,1 juta ton, jaringan gas kota 1,2 juta ton, kompor listrik 1,1 juta ton, produksi LPG dari tambahan kapasitas kilang BBM Pertamina 1,8 juta ton, dan selebihnya sebanyak 4,5 juta ton akan dipasok dari Dimethyl Ether (DME) dan metanol yang bisa menggantikan LPG sebanyak 4,5 juta ton. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu impor LPG lagi pada 2030.
Bila hanya menjalankan bisnis secara biasa (Business as Usual), maka kebutuhan impor LPG pada 2030 bisa berpotensi mencapai 8,5 juta ton. Namun, lanjutnya, pemerintah berupaya memitigasinya melalui hal-hal berikut ini:
– Jargas, ditambahkan untuk 10 juta sambungan rumah tangga.
– Kompor listrik, disalurkan kepada 10 juta rumah tangga atau 1 juta rumah tangga per tahun sejak 2021. Setelah 2030 dapat dimaksimalkan hingga 20 juta rumah tangga.
– Rich gas, sebanyak 500 ribu ton per tahun mulai 2021.
– LPG dari pengembangan kilang minyak
– DME dan metanol dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
(Bagus)