Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Papua, Masyarakat Harap Pemerintah Perhatikan Keamanan, Infrastruktur dan Informasi
BIMATA.ID, PAPUA — Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang juga sebagai anggota Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si, melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Ilaga – Ibukota Kabupaten Puncak – Papua, 7 Desember 2020.
Dalam kegiatan tersebut tokoh muda Gerindra ini mengatakan bahwa masyarakat setempat berharap agar pondasi 4 pilar kebangsaan ini dimengerti oleh generasi muda dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
“Untuk menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Papua berharap mendapat perhatian khusus terutama dibidang Keamanan, Informasi dan infrastruktur agar Papua bisa Maju dan berkembang seperti Provinsi lain di Indonesia,” kata Yan Permenas Mandenas menyampaikan harapan masyarakat.
Selanjutnya kata Yan Permenas bahwa penjabaran konsep dasar yang terdapat dalam Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat perlu mendapat penjelasan tentang lambang negara yang tidak terpisahkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Bahwa Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya,”paparnya
Menurutnya dalam menerapkan pluralitas dalam kehidupan, bangsa Indonesia mengacu pada prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang diutamakan adalah kepentingan bangsa bukan kepentingan individu, sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
“Pemahaman kebangsaan yang paling penting adalah memberikan rasa nyaman kepada warga negara terutama mengenai isu keamanan, komunikasi, dan kesejahteraan sebagai wakil rakyat yang bertugas di komisi 1, sering menemukan masalah yang ada di Papua. Masalah itu kemudian diteruskan dalam rapat-rapat kerja di DPR. Selanjutnya diteruskan dalam prioritas program kerja” tuturnya
Usman
