BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia (RI), Ida Fauziyah menyampaikan, bahwa Pemerintah RI terus berusaha menyempurnakan sistem jaminan sosial agar seluruh masyarakat semakin terlindungi dan meningkat kesejahteraannya sesuai dengan amanat konstitusi.
“Pemerintah memastikan warga negara mendapatkan perlindungan, baik melalui skema kontribusi atau nonkontribusi. Sehingga, terbangun komitmen sosial yang baik antara Pemerintah dan warga negara melalui kontribusi tenaga kerja, sosial, usaha ekonomi, dan pembayaran pajak,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Jakarta, Senin (21/12/2020).
Dengan berinvestasi pada sistem jaminan sosial secara inklusif, responsif dan komprehensif nondiskriminasi, maka akan menghasilkan manfaat sosial, ekonomi dan politik, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, ketimpangan maupun kesenjangan, sekaligus meningkatkan produktivitas yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pergeseran paradigma perlindungan pekerja di tengah era digitalisasi dan otomatisasi harus tetap menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. Rakyat berhak untuk mendapatkan kesempatan sama sebagai upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia bermartabat dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup secara layak dan memperkecil risiko sosial.
Oleh karena itu, Pemerintah RI perlu mengubah paradigma perlindungan pekerja akibat model pekerjaan di masa depan yang tidak sama dengan keadaan saat ini.
“Tidak sekadar melindungi status pekerjaan tetap, namun lebih fokus pada kemampuan bekerjanya yang dapat tercapai melalui keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi secara dinamis,” imbuh mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Indonesia harus mampu menginspirasi negara lain dalam perluasan cakupan kepesertaan dan optimalisasi layanan dengan mengajak milenial ke dalam sistem jaminan sosial. Dengan pendekatan kreatif, inovatif, mudah diaplikasikan, dan mempunyai nilai tambah yang bermanfaat sesuai dengan cara hidup dan kebutuhan mereka.
“Pemerintah telah melakukan pemetaan untuk membantu input SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau kesempatan yang tumbuh untuk berwirausaha,” ungkap mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).
[MBN]