BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman menilai Presiden Joko Widodo perlu untuk segera mereview dan mengevaluasi kabinetnya.
“Saatnya Presiden Jokowi mereview, mengevaluasi, dan mencoret menteri-menteri amatir dari kabinetnya. Setahun Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi lebih banyak bekerja untuk menterinya,” papar Arif Rahman, saat dihubungi, Jakarta Rabu (2/12/2020).
Kabinet Indonesia Maju, kata Arif Rahman, dibentuk dengan asumsi normal dan parameter yang sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Sehingga komposisi kabinet terkesan kompromistis dan tidak serius.
“Publik awam pun bisa menilai, kalau kabinet isinya merupakan cerminan balas budi Presiden Jokowi kepada relawan dan partai pendukung. Serta sedikit muka untuk rival saat capres,” ucap Arif Rahman.
Formasi kabinet seperti ini, ujarnya, tentu hanya bisa bekerja dalam situasi normal dengan asumsi APBN yang terukur. Ternyata, di 2020 ini seluruh negara, termasuk Indonesia menghadapi wabah Covid-19.
Menurut Arif, Covid-19 menyebabkan perekonomian dunia melandai bahkan menukik tajam. Sejumlah kerjasama ekonomi batal. Di dalam negeri pun mengalami resesi ekonomi, dan sempat chaos.
“Ini terutama karena tidak ada anggota kabinet yang siap dengan hantaman badai Covid-19. Tim Ekonomi yang menurut proyeksi hanya tinggal melanjutkan program-program Kabinet Indonesia Bersatu, kini nyaris lumpuh. Bahkan, ada menteri yang jadi bulan-bulanan, karena perbedaan cara pandang menghadapi krisis,” tutur Arif Rahman.
Sementara, katanya, di sektor politik dan keamanan menjadi semakin terpuruk karena situasi new normal. Gelombang aksi penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja pun seolah tidak terantisipasi. Ditambah lagi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan ring satu kekuasaan. Hingga yang terakhir OTT terhadap Menteri KKP Edy Prabowo dalam kasus dugaan suap ekspor benur lobster.
Bahkan, legitimasi pemerintah juga menukik tajam saat tidak ada tindakan yang jelas terhadap Muhammad Riziq Shihab yang diduga melakukan pelanggaran protokol Covid-19 dan dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya. Hal ini lantas memuncak saat di Sigi Sulawesi Tengah, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masih dalam jaringan Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) melakukan pembantaian keji terjadap warga sipil.
“Saatnya Presiden Jokowi menyusun ulang kabinetnya dengan menjadikan dampak wabah Covid-19 sebagai salah satu pertimbangan. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan trengginas dan cakap menjawab semua tantangan,” saran Arif Rahman.
Arif Rahman pun mengingatkan, Presiden Jokowi semestinya lebih percaya diri dan berani, karena dipilih langsung oleh rakyat. Tanggung jawab Presiden Jokowi hanya kepada rakyat.
“Jangan merasa punya hutang budi pada relawan maupun partai pendukung. Bukankah mereka menyatakan akan berbuat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jangan segan apalagi takut untuk menggusur menteri yang tak bisa kerja, meskipun itu ketua umum partai politik. Pemuda Pancasila bersama rakyat akan mengawal kebijakan Jokowi,” tegas aktivis 1998 ini.
Ormas Pemuda Pancasila, ucapnya, akan tetap bersikap sebagai mitra kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi jika itu menyangkut kesejahteraan rakyat dan harkat serta martabat NKRI.
“Sikap ormas Pemuda Pancasila terhadap pemerintah jelas, kita mendukung pemerintah yang sah. Tapi kita juga akan tetap melakukan kritikan terhadap pemerintah, itu tanda bahwa kita cinta terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara ini,” pungkasnya.