BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Himmatul Aliyah, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Camat dan Lurah se-Jakarta Selatan dan diselenggarakan di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada hari Jum’at (18/12/2020).
Dalam acara itu, Srikandi Partai Gerakan Indonesiar Raya (Gerindra) ini mendorong para Camat dan Lurah untuk menanamkan nila-nilai persatuan yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan di lingkungan masyarakat di wilayah masing-masing.
Sebab, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini merasa prihatin dengan kondisi sosial masyarakat akhir-akhir ini. Di mana, nilai-nilai persatuan semakin terancam, apalagi pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Misalnya, akhir-akhir ini ada tulisan-tulisan provokatif di tengah masyarakat melalui sejumlah karangan bunga dan spanduk di Jakarta. Hal ini harus segera ditertibkan oleh aparat Pemerintah terkait, karena berpotensi memancing keributan dari pihak lain yang merasa tersinggung,” kata Himmatul.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta II ini pun meminta, agar para Camat dan Lurah meminimalisir pertentangan yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, Provinsi DKI Jakarta tidak menjadi korban dan tempat sasaran bagi oknum yang ingin memecah belah NKRI.
“Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menjadi contoh persatuan di Indonesia, sehingga diharapkan wilayah-wilayah lain juga bisa merajut persatuan. Mari kita lakukan tugas ini sesuai dengan peran yang kita emban masing-masing,” ujar Himmatul.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menyayangkan peristiwa demonstrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu yang berujung anarkis. Demonstrasi tersebut membuat sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menanggung kerugian yang tidak sedikit.
[MBN]
