Berita

Nasir Djamil Mengatakan Ridwan Kamil Jangan Cengeng

BIMATA.ID, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai PKS, Nasir Djamil, mengeluhkan pernyataan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala daerah menanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk bertanggung jawab terkait HRS dalam kerumunan di petamburan. 

“Jangan cengeng. Masing-masing sudah punya tanggung jawab sesuai perundang-undangan. Melemparkan tanggung jawab ke Menko Polhukam soal kerumunan menunjukan Ridwan Kamil belum siap memikul tanggung jawab,” ujar Nasir, Kamis(18/12/2020).

Nasir menuturkan terlihat tidak adanya koordinasi antara pusat dengan daerah terkait kerumunan Rizieq Shihab. Seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi.

Diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab.

Menurut dia, penyebab kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena Mahfud mengizinkan masyarakat melakukan penjemputan Rizieq Shihab saat kembali ke tanah air dari Arab Saudi.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pandangannya terkait kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab.

Menurut dia, penyebab kerumunan disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Karena Mahfud mengizinkan masyarakat melakukan penjemputan Rizieq Shihab saat kembali ke tanah air dari Arab Saudi.

”Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud dimana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan,” kata Ridwan Kamil.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq. Baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan.

”Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” katanya.

Sehingga, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa kepolisian hanyalah para kepala daerahnya. Dalam hal ini dia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut Ridwan, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan.

[oz]
Facebook Comments

Tulisan terkait

Bimata
Close