BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI), Mahfud MD, meminta kepada pejabat untuk tidak perlu khawatir ketika dipanggil pihak kepolisian.
Pasalnya, pemanggilan dari pihak kepolisian bisa saja hanya untuk sekadar meminta keterangan dan bukan dalam rangka pemeriksaan.
“Saya katakan, pejabat atau siapa pun dipanggil oleh polisi itu enggak usah panik, karena dipanggil itu ada bermacam-macam. Satu karena ingin diperiksa, dua karena dimintai keterangan,” katanya, usai menghadiri acara Penyerahan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian/Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, Rabu (16/12/2020) malam.
Dia bercerita, saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI pernah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Namun, Mahfud mengaku lupa isu apa yang membuatnya dipanggil pihak kepolisian.
Misal, saat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil dimintai keterangan pihak kepolisian setelah kejadian kerumunan massa yang dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS).
Dia menjelaskan, permintaan keterangan tersebut kemungkinan hanya untuk menanyakan terkait pemberian izin kepada HRS menggelar acara. Justru, pemanggilan kepada Anies dan Ridwan sebagai jalan polisi menginstruksikan kasus kerumunan massa di tengah kondisi Covid-19.
“Jadi jangan merasa kalau dipanggil, dahulu Pak Anies dipanggil orang ribut dipidanakan. Kemudian di Jawa Barat, kan, ditanya apa betul tanggal sekian ada ramai-ramai? Apa betul anda memberi izin? Kalau ndak beri izin bagaimana? Ya, begitu aja, sehingga nanti dikonstruksi siapa yang salah,” jelasnya.
Mahfud pun merasa yakin, bahwa Anies dan Ridwan tidak tersangkut kasus hukum ketika dipanggil pihak kepolisian.
“Jadi enggak ada, saya yakin seyakinnya, enggak akan ada masalah pidana Pak Anies, terhadap Pak Emil (sapaan Ridwan Kamil), cuma diminta ketarangan aja,” ujarnya.
[MBN]
