BIMATA.ID, JAKARTA- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah akan membentuk direktorat khusus halal di kementerian dan lembaga pemerintahan yang memiliki keterkaitan terhadap upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
‘Pemerintah sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian/lembaga terkait, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat,” kata Ma’ruf saat berpidato dalam webinar ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah, Kamis (5/11).
Ma’ruf menilai pembentukan direktorat tersebut merupakan komitmen pemerintah agar ekonomi dan keuangan syariah semakin kuat. Terlebih, Indonesia kini memiliki cita-cita ingin menjadi pemimpin dalam panggung ekonomi syariah di tingkat global.
Ia mengatakan pemerintah juga sedang menyusun sejumlah kebijakan strategis yang mulai diterapkan secara bertahap. Selain pembentukan direktorat halal, Ma’ruf membeberkan pemerintah akan membangun ekosistem keuangan syariah yang bisa mengakomodasi nasabah dari layanan keuangan terkecil hingga terbesar.
“Sehingga semua segmen dapat terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Rencana merger tiga bank Himbara dan penguatan serta perluasan BWM, BMT, LKMS dan koperasi syariah menjadi salah satu buktinya,” kata dia.
Ma’ruf menyatakan pemerintah tengah menyusun program lainnya, seperti menyiapkan ekosistem di bidang produk halal, pendanaan sosial, dan bisnis syariah.
“Besarnya perhatian dan keterlibatan Pemerintah merupakan era baru dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” kata dia.
Di sisi lain, Ma’ruf melihat belakangan ini partisipasi sektor pemerintah kurang dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Ma’ruf, sektor syariah lebih banyak diambil alih dan dikembangkan oleh swasta dan masyarakat sipil. Persoalan ini yang membuat pertumbuhan pasar ekonomi syariah terasa lambat dan kurang progresif di Indonesia.
“Dengan kuatnya keterlibatan pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf memandang keterlibatan aktif pemerintah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Salah satunya adalah membantu pemerintah memecahkan berbagai persoalan kemiskinan dan ketimpangan.