BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Taufik membantah, jika Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dinilai tidak kompak.
Hal itu berkenaan dengan pernyataan Anies dan Riza yang berbeda soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021.
“Enggak (beda pendapat) lah,” kata Taufik, di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan, bahwa pernyataan Anies dan Riza justru saling melengkapi. Sehingga, kebijakan yang dilahirkan adil bagi semua pihak.
Dia mengapresiasi kebijakan asimetris Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait UMP. Pasalnya, kebijakan ini dinilai pantas diberlakukan bagi seluruh sektor usaha.
“Karena kalau enggak, enggak adil,” ujar Taufik.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta ini menyatakan, perusahaan dengan keuntungan besar perlu menaikkan UMP agar karyawannya bisa sejahtera. Sementara, perusahaan dengan perekonomian yang menurun perlu menjaga keuangan agar tidak kolaps dan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebelumnya, Riza menyampaikan, UMP DKI Jakarta tahun 2021 akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat. UMP DKI Jakarta tahun depan sama dengan tahun sekarang. Namun, Anies menetapkan, kebijakan asimetris UMP tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. UMP sejumlah sektor usaha terdampak Covid-19 tidak naik.
[MBN]
