BIMATA.ID, Kepulauan Mentawai – Masyarakat Dusun Puro, Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menyampaikan keluh kesah kepada Calon Gubernur (Cagub) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit, terkait nilai jual komoditas pertanian yang sangat rendah.
Pasalnya, selain memiliki hasil kekayaan laut, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga memiliki hasil pertanian yang melimpah. Antara lain rotan, pisang, cengkeh, pinang, dan kelapa begitu melimpah.
“Inilah nasib kami, Pak Nasrul. Mentawai susah maju. Ditanam pisang, pisang murah. Ditanam pinang, pinang murah. Begitu juga cengkeh. Jika dijual keluar mahal di ongkos, Pak, padahal produksi pisang kami melimpah di sini,” ucap Laban, warga Dusun Puro, Sabtu (21/11/2020).
Oleh karena itu, masyarakat Dusun Puro meminta Cagub Provinsi Sumbar nomor urut 2 ini untuk mencarikan solusi atas permasalahan tersebut, jika terpilih menjadi Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Sumbar yang sedang menjalani masa cuti ini mengungkapkan, setiap daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus ditentukan komoditas unggulannya. Hal ini dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat terfokus.
Komoditas pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai harus dikembangkan menjadi bahan bernilai guna, dengan cara memanfaatkan teknologi atau dikelola dalam jumlah besar.
“Kami ingin ada komoditas yang bisa dikembangkan, seperti pisang. Kita bisa bangun pabrik pengolahan pisang. Jadi, pisang tidak dijual per tandan lagi. Pisang kita olah agar tidak berat di ongkos. Pisang bisa diolah menjadi keripik atau yang lainnya,” ungkap Nasrul.
Jika terpilih menjadi Gubernur, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini adalah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai.
Kerja sama tersebut bertujuan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bisa masuk untuk membantu menuntaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Gubernur dan Bupati harus sejalan, harus ada sinkronisasi. Sehingga, kita bisa tuntaskan masalah bersama-sama, termasuk Pemerintah Pusat,” pungkas Nasrul.
Mantan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel) dua periode ini menyampaikan, masih banyak permasalahan yang harus dibenahi agar Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat keluar dari status daerah tertinggal.
Alumni Universitas Bandar Lampung ini menyebut, ada enam kriteria dengan 27 indikator yang harus dibenahi apabila suatu daerah ingin terlepas dari status tertinggal.
“APBD Kabupaten yang sangat terbatas dipastikan tidak akan bisa mengupgrade semua indikator itu. Karenanya, butuh sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat,” tandas Nasrul.
[MBN]
