BIMATA.ID, JAKARTA– Pemerintah menargetkan serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kuartal IV-2020 mencapai di atas 95 persen. Serapan anggaran untuk program PEN dapat berkontribusi memulihkan pertumbuhan ekonomi yang kini masih kontraksi, melalui konsumsi dan belanja pemerintah.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsumsi dan belanja pemerintah baru mencapai 9,76 persen.
“Tentu, kuartal IV kembali kita ketahui bahwa ini akibat program PEN, diharapkan serapan PEN bisa mendekati di atas 95 persen. Kalau ini dilakukan, konsumsi pemerintah akan tinggi,” kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 telah mengalami perbaikan, meski masih kontraksi sebesar 3,49 persen. Jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 yang mengalami minus 5,32 persen, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mengalami perbaikan sebesar 5,05 persen.
Kuartal III-2020 merupakan situasi bahwa perekonomian Indonesia sudah mencapai titik terendah sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020 sudah berada pada jalur positif di kisaran 0,6 persen sampai 1,6 persen.
Pemerintah akan tetap melanjutkan program PEN hingga kuartal I-2021, baik untuk kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, korporasi, maupun bantuan subsidi dan kartu prakerja. Realisasi anggaran PEN per 2 November, secara kumulatif mencapai Rp366,86 triliun. Realisasi tersebut mencapai 52,8 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Berdasarkan catatan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), penyaluran program PEN terbesar berasal dari sektor perlindungan sosial yang memiliki anggaran Rp203,9 triliun. Realisasi penyaluran dari sektor tersebut telah mencapai Rp176,38 triliun atau tersalurkan 86,51 persen dari total anggaran.
Penyerapan anggaran PEN pada sektor kesehatan mencapai realisasi Rp31,14 triliun atau 35,57 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun. Selanjutnya, sektor penyaluran anggaran untuk insentif usaha mencapai Rp35,49 triliun atau 29,43 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.
Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah merealisasikan penyaluran anggaran sebesar Rp93,59 triliun atau 75,81 persen dari alokasi anggaran senilai Rp123,47 triliun. Kementerian, lembaga dan daerah atau K/L/D merealisasi penyaluran anggaran Rp30,25 triliun. Angka ini 28,51 persen dari alokasi anggaran sektor K/L/D yang mencapai Rp106,11 triliun.
Sektor pembiayaan korporasi mencatatkan alokasi anggaran senilai Rp53 triliun dan masih dilakukan finalisasi program.
“Yang menjadi prioritas tentunya bantuan-bantuan, seperti banpres produktif, untuk UMKM yang terus kita dorong, kemudian terkait subsidi upah. Kalau kita lihat untuk program tersebut hampir seluruhnya bisa terserap maksimal,” pungkas Airlangga.
(Bagus)
