BIMATA.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 akan berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp99 triliun untuk menjamin ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman.
“Food security jadi prioritas besar dalam APBN 2021. Ada Rp 99 triliun sendiri yang akan dialokasikan untuk belanja dari berbagai kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani, dilansir dari Liputan6.com, Kamis (19/11/2020).
Dana tersebut, kata dia, tidak hanya diberikan kepada instansi terkait seperti Kementerian Pertanian atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja.
Instansi lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bidang irigasi, dan pemerintah daerah (pemda) juga akan mendapatkan dana dari anggaran tersebut.
“Jadi tidak hanya Kementerian Pertanian dan KKP saja, tapi juga Kementerian PUPR di bidang irigasi, dan melalui pemda dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang pangan. Termasuk untuk subsidi pupuk,” katanya.
Menurutnya, pemerintah pun telah berupaya mendukung pergerakan sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional hingga pasca pandemi nanti.
Dijelaskan Sri Mulyani, aktivitas sektor pertanian didominasi oleh masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu, banyak bantuan sosial yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat pedesaan.
Ia mencatat sekitar 92 persen dari total penerima atau lebih dari 8 juta masyarakat desa menjadi penerima dari bantuan langsung tunai (BLT). 7,3 juta di antaranya berprofesi sebagai buruh tani atau buruh nelayan.
Selain BLT desa, pemerintah juga memberikan sejumlah dukungan seperti pengembangan food estate sebagai upaya peningkatan produktivitas dengan anggaran sebesar Rp104,2 triliun pada 2021.
Ada juga pemberian subsidi untuk asuransi pertanian dan peternakan dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pertanian.
Tidak hanya melalui anggaran, kata Menkeu, pemerintah juga melakukan penguatan ketahanan pangan nasional dengan menjaga stok beras nasional.
“Karena ini merupakan konsumsi utama dan perlu dijaga stabilitasnya, baik dari ketersediaan atau pangannya,” jelas mantan direktur Bank Dunia itu.
(Bagus)
