BIMATA.ID, Padang – Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Edhy Prabowo, tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabilitas calon Kepala Daerah (Cakada) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Masyarakat Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sudah cerdas dalam berpolitik. Rekam jejak, integritas, tanggung jawab, dan kerja nyata dari setiap Cakada akan menjadi dasar penilaian masyarakat untuk menentukan pilihan.
“Tidak berpengaruh signifikan, sebab kasus penangkapan itu pribadi Edhy Prabowo, sedangkan Pilkada menyangkut penilian terhadap tokoh yang diusung,” ucap Pakar Komunikasi Politik Universitas Andala (Unand), Najmuddin M Rasul, Kamis (26/11/2020).
Justru dari penangkapan Edhy, Cakada yang diusung Partai Gerindra mendapat kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat di daerah tentang situasi politik nasional.
“Calon Kepala Daerah yang diusung Gerindra bisa menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perilaku Edhy Prabowo tidak mencerminkan Gerindra. Apa yang dilakukannya itu bukan keinginan partai. Partai sangat mengutuk perilaku itu,” jelas Najmuddin.
Hal senada juga diungkapkan Nasrul Abit, calon Gubernur (Cagub) Provinsi Sumbar yang diusung Partai Gerindra. Dia menilai, masyarakat Provinsi Sumbar sudah cerdas dalam berpolitik. Sehingga, masyarakat akan melihat integritas dan pengalaman dia bersama Indra Catri sebagai Kepala Daerah.
“Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami. Lagi pula yang memilih kami masyarakat Sumbar. Masyarakat sudah paham dengan integritas. Pengalaman saya sudah 20 tahun di birokrasi tidak pernah masalah dan Indra Catri juga sudah dua periode di Agam tidak pernah ada kasus,” ungkap Nasrul.
Cagub nomor urut 2 ini menegaskan, dia dan Indra berkomitmen untuk membangun dan mewujudkan Provinsi Sumbar menjadi daerah yang unggul untuk semua.
“Saya harap, masyarakat tidak terpengaruh dan yakinlah kami berkomitmen membangun Sumbar,” tegas Nasrul.
Seperti diketahui, Edhy Prabowo, yang juga Kader Partai Gerindra ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI atas kasus penerimaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.
[MBN]
