BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah memberikan harga vaksin Covid-19 yang tidak membebani masyarakat, terlebih kalangan tidak mampu.
“Bila perlu vaksin Covid-19 digratiskan bagi 29 juta rakyat miskin di Indonesia,” kata Syarief dalam diskusi “Harapan dan Optimisme Vaksin Covid-19 untuk Keselamatan Rakyat” yang diadakan MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (25/11/2020).
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih dan anggota Komisi IX DPR dari PAN Intan Fauzi. Sedangkan Syarief Hasan hadir secara virtual.
Menurut Syarief Hasan, pengadaan vaksin Covid-19 merupakan tanggung jawab Pemerintah seperti diamanatkan UUD 1945 Pasal 28, yaitu negara menjamin kebutuhan warga negara atas kebutuhan yang layak dan terjangkau.
“Apa pun yang terjadi harga vaksin Covid-19 ini harus bisa terjangkau oleh rakyat miskin,” tutur Syarief Hasan.
Syarief Hasan juga menyampaikan, sebaiknya Pemerintah mengutamakan vaksi Merah Putih, atau vaksin yang berasal dari dalam negeri, ketimbang mengimpor dari Cina.
“Ya bisa saja karena darurat, untuk sementara gunakan vaksin yang buatan Cina. Tapi, setelah itu mestinya vaksin Merah Putih yang buatan anak bangsa harus diutamakan,” paparnya.
Terkait pencegahan wabah Covid-19, politisi Partai Demokrat ini mengimbau agar masyarakat selalu mematuhi anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, di mana pun dan dalam situasi apapun.
“Mari kita ikuti anjuran pemerintah dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk melawan Covid-19,” kata Syarief.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Pemerintah tengah mengebut ketersediaan vaksin Covid-19 agar tiba ke Indonesia selambat-lambatnya akhir 2020. Meski pun nantinya vaksin yang telah tiba di Tanah Air tidak bisa langsung disuntikkan ke masyarakat.
“Insha Allah nanti kita harapkan vaksinnya sudah datang di akhir bulan November ini atau awal Desember 2020. Tetapi itu juga tidak langsung bisa disuntikkan, dilakukan vaksinasi, tidak. Masih menunggu langkah-langkah, kaidah-kaidah scientific,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan DIPA dan dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Rabu (25/11).