BIMATA.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai wilayah yang hampir terjadi setiap tahun. Akibatnya para petani selaku menjerit karena harus membeli pupuk dengan harga lebih mahal.
“Kelangkaan pupuk diawali dari pola perencanaan pupuk bersubsidi dalam bentuk RDKK (Rencana Defenitif kebutuhan kelompok) yang selalu bermasalah terutama validitas datanya,” kata Johan.
Johan berharap agar Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Asosiasi Distributor Pupuk dapat membantu mencarikan solusi pola lain yang lebih tepat, cepat dan mudah dalam proses distribusi pupuk bersubsidi.
“Karena selama ini pola RDKK hanya berbasis pada usulan kebutuhan kelompok tani yang mengajukan permohonan. Namun kemudian pemenuhan pupuk hanya terbatas pada alokasi anggaran subsidi yang disiapkan pemerintah setiap tahun anggaran,” ujarnya.
Maka wajar jika setiap tahun akan terjadi kelangkaan pupuk karena alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah tidak bisa memenuhi usulan kebutuhan pupuk setiap tahunnya.
“Pada tahun 2019, total anggaran yang dibutuhkan dari ajuan permohonan RDKK sebesar Rp 61,7 Triliun, namun anggaran subsdi pupuk untuk tahun 2019 hanya sebesar Rp Rp 29,5 triliun dan dielaborasi melalui alokasi Permentan untuk anggaran subsidi pupuk hanya sebesar Rp 27,3 Triliun atau kurang dari setengah usulan para petani,” ujarnya.
Dengan pola seperti ini, Johan menilai akan menyebabkan selalu terjadi kekurangan pupuk setiap tahunnya.
“Belum lagi persoalan buruknya manajemen distribusi pupuk di lapangan akibat data RDKK tidak valid dan banyak penyimpangan. Rantai distribusi semakin kusut dan tidak terkontrol dengan baik,” ucapnya.
Johan meminta agar Asosiasi Distributor memperbaiki pola pengawasan di lapangan dan selalu memantau kinerja semua agen dan kios yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani.
“Kami minta kepada semua asosiasi distributor pupuk untuk segera menyampaikan data kelangkaan pupuk terjadi di daerah mana saja, agar hal tersebut bisa cepat ditanggulangi oleh pemerintah. Kasihan petani yang akan melakukan penanaman pada musim tanam berikutnya,” katanya.
(Bagus)
