BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Himmatul Aliyah, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar yang bekerja sama dengan Pengurus Daerah (PD) Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi DKI Jakarta, di Aula Rumah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (12/11/2020) kemarin.
Kegiatan itu membahas permasalahan seputar degradasi moral anak seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun contoh kasus, yakni pelecehan seksual dan bullying di sekolah, yang mana seharusnya menjadi tempat anak dalam menimba moral.
Permasalahan tersebut beririsan dengan semakin memudarnya pengetahuan anak tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Saat ini, banyak anak yang tidak memahami sila-sila yang tertuang di dalam Pancasila.
Menanggapi permasalahan di atas, Srikandi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengungkapkan, tantangan kehidupan sekarang lebih berat. Sebab, anak hidup bersama teknologi dan terbiasa menggunakan perangkat teknologi. Misal, untuk bermain game dan/atau pembelajaran jarak jauh.
Bisa dibayangkan, saat anak tengah bermain game dan/atau belajar, tiba-tiba keluar iklan yang tidak sesuai dengan usia mereka. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi guru dan orang tua dalam mendidik anak di era kemajuan teknologi yang berbeda keadaannya dengan generasi sebelumnya.
“Saya mendorong Pemerintah yang membidangi pendidikan agar menekankan pentingnya pendidikan karakter, tidak hanya berdasarkan budaya tetapi berdasarkan nilai-nilai agama,” ungkap Himmatul, Kamis (12/11/2020).
Selain itu, kegiatan tersebut juga membahas permasalahan pendidikan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Pendidikan dengan menggunakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memiliki sejumlah kekurangan, yaitu orang tua kesulitan dalam mendampingi anak belajar. Lalu, anak juga tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik.
Terkait hal tersebut, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini menyebut, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah memberikan masukan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI untuk menyederhanakan kurikulum dan menyediakan kuota internet gratis bagi guru dan siswa.
“Alhamdulillah, Pemerintah sudah dua bulan ini menyediakan kuota internet. Tentu, ini sangat menunjang proses belajar di masa pandemic,” tutur Himmatul.
[MBN
