BIMATA.ID, JAKARTA- Di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman resesi, sektor pertanian Indonesia justru tumbuh 16,24 persen. Pencapaian ini menjadi penyumbang tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II.
Oleh karena itu pencapaian tersebut harus terus dijaga dan dijadikan sebagai sebuah momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo sering membahas mengenai korporasi petani dan nelayan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka serta mewujudkan transformasi ekonomi.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, informasi teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya,” kata Presiden Jokowi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pula perubahan pola pikir dari yang semula hanya berfokus pada urusan budidaya pertanian menjadi sekaligus memikirkan aspek komersialisasi dan pemasaran dari hasil pertanian. Sehingga yang harus dilakukan ke depannya ialah membangun proses bisnis terintegrasi mulai dari produksi hingga proses setelah panen.
Jokowi sendiri melihat sistem korporasi petani dan nelayan masih belum berjalan optimal di lapangan. Banyak kelompok tani dan nelayan yang bermunculan, namun masih belum menggarap secara serius proses dan model bisnis yang memiliki ekosistem berkesinambungan dan terhubung dengan BUMN atau bahkan pihak swasta.
Jokowi menekan tiga hal untuk mendorong sektor pertanian agar lebih berdaya. Ia mengatakan,
“Pertama, saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi sehingga ini nanti bisa dijadikan contoh oleh provinsi lain dan kelompok petani serta nelayan yang lain,” kata Presiden.
Presiden meyakini bahwa apabila terdapat satu contoh sukses dari korporasi petani dan nelayan yang telah memiliki model bisnisnya, maka akan lebih banyak kelompok tani dan nelayan yang ingin mengikuti dan mengembangkan hal yang serupa di tempat mereka masing-masing.
Kepala Negara juga menginstruksikan agar peran BUMN dan pihak swasta tidak hanya terbatas sebagai pembeli hasil panen, melainkan turut mendampingi kelompok tani tersebut agar dapat berkembang lebih jauh secara bersama-sama.
“Kedua, peran BUMN, swasta besar, atau BUMD bukan semata-mata sebagai offtaker, tapi juga mendampingi mereka. Mendampingi korporasi petani dan nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Ini yang belum ada,” tuturnya.
Model bisnis yang hendak dibangun tersebut di antaranya ialah proses pengolahan hasil panen mulai dari pengemasan, branding, strategi pemasaran, termasuk menghubungkan semua itu dengan sistem perbankan, para inovator teknologi, dan manajemen yang mampu mengelola semuanya dengan baik.
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah memperkuat ekosistem bisnisnya melalui regulasi yang mendukung.
“Ketiga, yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,”ujarnya.
Pencapaian pertumbuhan di sektor pertanian ini diharapkan juga akan menjadi pendorong bagi sektor lainnya untuk terus tumbuh. Dengan begitu, meski di tengah pandemi, petumbuhan ekonomi bisa berangsur membaik.
(Bagus)
