BIMATA.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr. H Mulyanto prihatin dengan sikap abai Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap maraknya berkembang praktek politik dinasti belakangan ini.
Politisi senior tersebut menilai, sikap ini sangat berbahaya buat masa depan demokrasi di Indonesia yang baru dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Eropa yang menganut sistim serupa.
Secara tidak langusung praktek politik dinasti itu menghambat proses kaderisasi di partai politik (parpol) dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
Pemerintah harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
Pandangan saya, politik moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi di partai politik dan termasuk kaderisasi kepemimpinan nasional.
Doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang itu menyebut politik dinasti itu sangat buruk disebabkan membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan ‘biologis’ bukan ‘ideologis’.
Bila praktek ini berlangsung terus ke depan Indonesia tidak bakal bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan.
“Padahal yang kita inginkan dan masyarakat inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” tegas laki-laki kelahiran Jakarta, 26 Mei 1963 tersebut.
Mulyanto pun meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti. Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik kita akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, system politik dikendalikan dan dikuasai kelompok oligarki.
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” sindir Mulyanto.
(Bagus)
