BIMATA.ID, JAKARTA- Kabar menarik tentang kendaraan bermotor listrik datang dari Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pemerintah akan mempercepat infrastruktur kendaraan berbahan bakar non-minyak bumi ini.
“Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) awalnya dilakukan secara bertahap, namun akhirnya pemerintah ingin mempercepat program tersebut untuk mendukung sarana transpotasi di Indonesia,” paparnya.
Kemudian, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Dalam peraturan itu dibahas mengenai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), juga Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk kendaraan bermotor listrik yang melingkupi charging station atau alat charge private seperti pada ruang pamer, perusahaan swasta , serta rumah tangga.
Wanhar menyampaikan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di 2025 pemerintah menargetkan 2.200 unit mobil listrik, dan 2,13 juta unit motor listrik diproduksi. Jumlah ini meningkat menjadi 4,2 juta unit mobil listrik dan 13,3 juta unit motor listrik di 2050. Dalam RUEN, stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik (charging station) juga ditargetkan mencapai 1.000 unit di 2025 dan 10.000 unit di 2050.
“Pemerintah memiliki peta jalan bersama PT PLN (Persero) yaitu memenuhi target 180 charging station pada 2020 yang tersebar di Indonesia, baik berupa SPKLU maupun SPBKLU. Dan pada 2025, pemerintah merencanakan adanya 2.465 charging station,” ungkapnya.
Wanhar juga menyebutkan bahwa mobil listrik adalah produk ramah lingkungan.
“Mari kita beralih ke kendaraan bermotor listrik, kualitas udara bisa lebih bersih, dari sisi biaya lebih murah, dan selanjutnya untuk kendaraan roda empat sejalan dengan kesiapan infrastruktur yang kita bangun,” pungkasnya.
(Bagus)
